Paket Belajar Orang Tua Guru Mitra
pfy-burger-btn Menu

Pahamifren, di antara kamu pasti sering mendengar istilah nasionalisme dan demokrasi kan? Sebenarnya apa sih pengertian nasionalisme dan demokrasi? Nah, pada Materi Sejarah Peminatan Kelas 11 ini, Mipi mau mengajak kamu membahas tentang hal tersebut, yuk simak artikel ini sampai selesai!

Apa yang Dimaksud dengan Nasionalisme?

Secara umum, nasionalisme dapat digambarkan sebagai sikap, gagasan atau gerakan yang mengutamakan kepentingan bangsa tertentu. Gagasan atau gerakan tersebut dilakukan untuk memperoleh dan memelihara kedaulatan bangsa atas tanah airnya. 

Maka dari itu, pada sikap nasionalisme, bangsa menjadi elemen utama yang menjadi dasar alami untuk menjalankan pemerintahan karena memiliki sumber kekuatan politik yang sah berdasarkan kedaulatan rakyat. 

Oleh karena itulah, nasionalisme menganggap bahwa suatu bangsa harus dapat mengatur dan menentukan nasib dirinya sendiri, tanpa campur tangan dari pihak asing atau luar (bangsa lain). Nasionalisme dibangun melalui ikatan berdasarkan karakteristik sosial suatu bangsa, seperti lokasi geografis, etnis, budaya, bahasa, tradisi, agama, dan kepercayaan dalam sejarah tunggal bersama demi membangun dan mempertahankan identitas nasional yang tunggal.

Pengertian Nasionalisme Menurut Para Ahli

Agar lebih mudah memahami tentang apa yang dimaksud dengan nasionalisme, berikut merupakan pengertian nasionalisme menurut para ahli yang bisa kamu jadikan referensi, antara lain:

Pergerakan Nasional menjadi faktor pemicu nasionalisme dan demokrasi di Indonesia.
  • Louis Sneyder mendefinisikan nasionalisme sebagai hasil dari perpaduan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan intelektual.
  • Otto Bauar mendefinisikan nasionalisme sebagai suatu persatuan peringai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib.
  • Theodore Lothrop Stoddard mendefinisikan nasionalisme sebagai suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu dengan menyatakan rasa kebangsaan sebagai persaaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa.
  • Smith mendefinisikan nasionalisme sebagai suatu gerakan idologis yang digunakan untuk meraih dan memelihara otonomi, kohesi, dan individualitas. Gerakan ideologis ini dilakukan suatu kelompok sosial tertentu yang diakui oleh beberapa anggotanya untuk membentuk dan menentukan suatu bangsa atau yang berupa potensi saja.
  • Ernest Renan mendefinisikan nasionalisme sebagai kehendak untuk bersatu dan bernegara.
  • Benedict Anderson mendefinisikan nasionalisme sebagai suatu komunitas politik yang dibayangkan dan diimajinasikan sebagai sesuatu yang inheren yang terbatas dan berdaulat.

Apa yang Dimaksud dengan Demokrasi

Nah, itulah ulasan singkat mengenai nasionalisme yang bisa kamu pelajari. Selanjutnya, mari kita bahas tentang apa itu demokrasi, dan bagaimana sejarah demokrasi di Indonesia, sebagai berikut:

Berdasarkan etimologinya, demokrasi berasal dari kata “Demos” dan “kratos” dalam bahasa Yunani. Dua kata tersebut memiliki makna rakyat dan pemerintahan. Sehingga, demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang memberikan rakyat kewenangan penuh untuk memilih legislator yang kemudian mengatur negara mereka. 

Inilah mengapa, landasan utama demokrasi biasanya meliputi kebebasan berkumpul dan berbicara, keanggotaan, persetujuan, hak memberikan suara, inklusifitas dan kesetaraan bagi seluruh rakyat, dan hak untuk hidup dan hak minoritas.

Istilah demokrasi pertama kali muncul pada abad 508–507 SM di dalam pemikiran politik dan filsafat Yunani kuno di negara–kota Athena. Pada masa itu, negara–kota (polis) Athena dipimpin oleh Cleisthenes, seorang Athena yang mendirikan apa yang umumnya dianggap sebagai demokrasi pertama di dunia. Oleh karena itulah Cleisthenes dianggap sebagai bapak demokrasi Athena. Demokrasi Athena pada masa itu mengambil bentuk demokrasi langsung dengan dua ciri yang membedakannya, yaitu:

  • Pemilihan acak warga negara biasa untuk mengisi beberapa kantor administrasi dan peradilan pemerintahan yang ada.
  • Majelis legislatif yang terdiri dari seluruh warga negara Athena pada masa tersebut.

Pada sistem demokrasi Athena ini, rakyat terlibat secara langsung dalam majelis yang disebut boule, atau dewan yang terdiri dari 500 warga yang ditunjuk untuk melaksanakan urusan sehari-hari negara–kota, dan pengadilan. Sebagian besar warga terlibat secara konstan dalam urusan publik negara–kota. 

Sejarah Demokrasi Indonesia dan bagaimana akar nasionalisme dan demokrasi terbentuk.

Semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk berbicara dan memberikan suara dalam majelis yang mengatur undang-undang negara–kota Athena. Namun, demokrasi Athena ini memberikan pengecualian hak berbicara dan bersuara tersebut pada perempuan, budak, orang asing, dan laki-laki di bawah usia 20 tahun. Pengecualian ini didasarkan pada pemahaman kuno Yunani mengenai kewarganegaraan yang berkaitan dengan kewajiban ikut perang dalam kampanye perang.

Demokrasi ala negara–kota Athena ini perlahan menghilang, kemudian muncul kembali dalam sejarah dunia secara perlahan. Umumnya, ketidakpuasan rakyat pada sistem pemerintahan feodalisme dan monarki membuat mereka menggulingkan kekuasaan para feodal dan para raja, kemudian negara tersebut menggunakan sistem politik demokrasi. 

Montesquieu, seorang filsuf berkebangsaan Perancis, mencetuskan teori pembagian kekuasaan yang diberi nama Trias Politika. Dalam Trias Politika ini, kekuasaan sebuah pemerintahan dibagi menjadi tiga lembaga untuk mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan. Ketiga lembaga tersebut adalah:

  • Lembaga Eksekutif, lembaga yang melaksanakan undang-undang. 
  • Lembaga Legislatif, lembaga yang berwenang membuat undang-undang.
  • Lembaga Yudikatif, lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan, menafsirkan undang-undang bila terjadi sengketa, dan menjatuhkan sanksi bagi lembaga atau indovidu yang melanggar undang-undang.

Dalam konferensi International Commission of Juris yang diadakan di Bangkok pada tahun 1965, para ahli hukum internasional menyatakan beberapa syarat supremasi hukum sebuah negara dan pemerintahan dinyatakan demokratis, yaitu:

  • Perlindungan konstitusional atas hak-hak warga negara.
  • Badan peradilan yang bebas dan tidak memihak.
  • Pemilihan umum yang bebas.
  • Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
  • Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi.
  • Pendidikan kewarganegaraan.

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

Agar lebih mudah memahami pengertian demokrasi, berikut adalah pendapat para ahli tentang demokrasi:

  • Hans Kellen menyatakan kalau demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat.
  • Abraham Lincoln menyebutkan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
  • C.F. Strong menyatakan kalau demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewannya berasal dari masyarakat yang ikut serta dalam politik, atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan semua tindakannya pada mayoritas tersebut.
  • Samuel Huntington menyebut demokrasi ada apabla para pembuat keputusan kolektif paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, serta dalam sistem tersebut para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.
  • Charles Costello menyebut demokrasi sebagai sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perseorangan warga negara tersebut.

Akar Nasionalisme dan Demokrasi di Indonesia

Bagaimana Pahamifren, sampai di sini sudah paham kan tentang pengertian nasionalisme dan demokrasi? Jika sudah, mari kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai akar nasionalisme dan demokrasi yang ada di Indonesia, sebagai berikut:

Organisasi Awal

Akar nasionalisme dan demokrasi di Indonesia, tak bisa lepas dari munculnya Politik Etis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Kamu bisa membaca sejarah mengenai Politik Etis di sini

Sekalipun tiga program dalam Politik Etis yang mencakup irigasi, imigrasi, dan edukasi mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pendidikan bergaya Barat di Hindia Belanda pada masa itu menghasilkan golongan elit baru yang juga disebut sebagai golongan priyayi baru. 

Berkat pendidikan bergaya Barat yang mereka terima di sekolah, para priyayi baru ini memiliki kesadaran bahwa masyarakat Bumiputra harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam mencapai kemajuan modernitas.

Golongan priyayi baru ini banyak yang berprofesi sebagai guru, jurnalis, dokter, dan aparatur pemerintahan. Melalui bidang pendidikan, pers, dan parlemen, para priyayi baru ini menyebarkan ide-ide dan pemikiran mereka yang ingin membawa kemajuan dan pembebasan Bumiputra dari segala bentuk penindasan kolonialisme Belanda. 

Menggunakan produk lokal menjadi tren menumbuhkan sikap nasionalisme dan demokrasi di Indonesia.

Berkat ide-ide dan pemikiran mereka mengenai kesadaran kebangsaan yang disebarkan melalui surat-surat kabar dan majalah-majalah Bumiputra akhirnya muncul perjuangan kemerdekaan yang bersifat nasional. Mereka mengubah strategi perlawanan fisik menjadi perlawanan berwadah organisasi. 

Kemunculan organisasi-organisasi ini menjadi bagian penting dari sejarah nasionalisme demokrasi di Indonesia, karena para anggota organisasi mulai terbiasa dengan kebebasan berpendapat dan bersuara, serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan penting organisasi mereka. 

Beberapa organisasi awal pergerakan nasionalisme ini adalah Budi Utomo, Sarekat Islam (sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam), dan Indische Partij. Pada tahun 1913, para pemimpin Sarekat Islam dan Indische Partij juga mengajukan tuntutan kebebasan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan politik dan kebebasan menyatakan pendapat kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memenuhi tuntutan mereka dengan membentuk Dewan Rakyat (Volksraad).

Organisasi Keagamaan

Pada masa itu juga ada organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Al-Irsyad, Persatuan Muslim Indonesia (sebelumnya bernama Sumatera Thawalib), Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) yang juga turut andil dalam bidang pendidikan dan membangkitkan kesadaran nasionalisme masyarakat Bumiputra. 

Organisasi Pemuda

Selain organisasi keagamaan, ada pula organisasi pemuda dan partai politik yang muncul memperjuangkan kemerdekaan masyarakat Bumiputra. Sekalipun organisasi-organisasi pemuda ini masih bersifat kedaerahan dalam menentang kolonialisme Belanda, organisasi-orgasniasai ini memuliki tujuan kemerdekaan untuk kebangsaan dan cinta tanah air. 

Organisasi pemuda pertama adalah Tri Koro Dharmo, yang beranggotakan pemuda-pemuda Jawa. Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 Maret 1915 di Gedung Kebangkitan Nasional. Tri Koro Dhormo kemudian berubah nama menjadi Jong Java setelah mengadakan kongres di Solo. Baru pada tahun 1920-an Jong Java melakukan perubahan dari perjuangan kedaerahan menjadi nasional. 

Selain Jong Java, ada juga persatuan pemuda Sumatera yang dikenal dengan nama Jong Sumatera Bond. Jong Sumatera Bond ini didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Dua tokoh terkenal dari persatuan pemuda Sumatera ini adalah Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin.

Organisasi pemuda lainnya yang berkumpul berdasarkan kedaerahan adalah Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Jong Celebes, yang kemudian berfusi dalam Indonesia Muda. Pada tahun 1925 juga muncul Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang terdiri dari mahasiswa Jakarta dan Bandung. 

PPPI bersifat anti-imperialisme dan bertujuan memperjuangkan kemerdekaan tanah air Indonesia raya. Di Bandung, pada tahun 1927, juga muncul Jong Indonesia. Sesuai dengan namanya, Jong Indonesia ini berbeda dengan organisasi-organisasi pemuda sebelumnya karena sudah bersifat nasional. Jong Indonesia kemudian berganti nama menjadi Pemuda Indonesia dan organisasi perempuannya berganti nama Putri Indonesia.

Organisasi-organisasi pemuda ini kemudian mengadakan Kongres Pemuda Indonesia I di Jakarta, pada tanggal 30 April–2 Mei 1926. Kongres yang diketuai oleh M. Tabrani ini bertujuan untuk mencapai sebuah perkumpulan tunggal yang mengedepankan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan semua perkumpulan yang mengikuti kongres ini. Jadi, sekalipun kongres ini belum menghasilkan keputusan penting, tapi benih-benih kebangsaan dan nasionalisme sudah mulai terlihat dan ditanamkan pada masa itu.

Organisasi Perempuan

Organisasi-organisasi perempuan juga turut muncul pada masa tersebut, loh, Pahamifren. Mulanya organisasi-organisasi perempuan yang berkembang pada tahun 1912–1915, terutama di Jawa dan Minangkabau, memiliki corak meningkatkan kedudukan perempuan dalam kehidupan berumah tangga melalui pendidikan yang meningkatkan kecakapan perempuan. Selain itu mereka juga menuntut kebebasan perempuan berpendapat di muka umum. Dua di antara organisasi perempuan ini adalah Putri Mardika dan Kartini Fonds

Pada masa itu juga muncul banyak sekolah perempuan seperti Kautaman Istri, sekolah-sekolah anak remaja putri, sekolah-sekolah Kartini, dan Kerajinan Amai Setia (KAS). Beberapa organisasi perempuan lainnya juga turut muncul, seperti Pawiyatan Wanito (1915), Wanita Susilo (1918), Sarekat Siti Fatimah (1918), Wanito Rukun Santoso (1919), dan Putri Budi Sejati (1919).

Seiring dengan semakin banyaknya perempuan yang terdidik pada masa itu, organisasi-organisasi perempuan pun semakin banyak. Mereka tidak hanya bergerak di bidang pendidikan, tetapi juga di bidang sosial.

Beberapa organisasi perempuan tersebut adalah Aisyah (1914), Gorontalosche Muhammedaansche Vrouwen Vereninging (1920), Nahdatul Fa’at (1920), Wanita Utama (1921), Wanita Taman Siswa (1922), Wanita Khatolik (1924), Sarekat Ambon (1927), Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling (1925), Putri Indonesia (1927), dan Organisasi Puteri Setia (1928).

Pemuda Indonesia

Perjuangan para priyayi baru ini tidak hanya terjadi di Hindia Belanda, tetapi juga di Belanda, loh, Pahamifren. Pada tahun 1908, para pelajar Hindia Belanda yang ada di Belanda mendirikan organisasi yang bernama Indische Vereniging. Tiga tokoh pendiri Indische Vereniging ini adalah R. Panji Sostrokartono, R.M Notosuroto, dan R. Husein Jajadiningrat. 

Mulanya organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kebudayaan ini didirikan sebagai wadah para anggotanya untuk bertukar pikiran mengenai situasi Hindia Belanda. Namun, seiring dengan semakin banyaknya pemuda yang diasingkan ke Belanda, aktivitas perkumpulan ini pun akhirnya membahas masalah-masalah politik. 

Rasa kebangsaan para pemuda tersebut juga semakin kuat, sehingga mereka memutuskan mengganti nama organisasi mereka dengan nama Indonesische Vereeniging pada tahun 1925. Indonesische Vereeniging dipimpin oleh Iwa Kusuma Sumantri, Mohammad Hatta, JB. Sitanala, D. Mangunkusumo, dan Sastramulyono. Nama ini pun kemudian berubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). 

Nama majalah mereka yang awalnya bernama Hindia Putra juga berganti nama menjadi Indonesia Merdeka untuk menunjukkan semangat kebangsaan mereka dan keinginan mereka agar Indonesia bisa merdeka. Para pemuda ini juga menjadikan merah putih sebagai lambang mereka serta Pangeran Diponegoro sebagai tokoh perjuangan.

PI kemudian juga sering menyerukan pada semua pemuda di Hindia Belanda untuk bersatu dalam pergerakan mereka. PI memiliki semboyan “self reliance, not mediancy” (tidak meminta-minta dan tidak menuntut-nuntut). Mereka berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat diperoleh dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, tanpa adanya kerja sama dengan bangsa Belanda. Bangsa Indonesia harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan tidak bergantung pada bangsa lain. 

PI menjadi organisasi politik yang disegani karena pengaruh Mohammad Hatta. Aktivitas PI ini tidak hanya dilakukan di Belanda dan Indonesia, tetapi juga secara internasional. PI kemudian menjadi manifesto politik pergerakan kemerdekaan Indonesia karena menuntut kemerdekaan Indonesia diadakan dengan segera.

Taman Siswa

Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 turut membangun akar nasionalisme bangsa Indonesia. Taman Siswa pada masa itu mendobrak sistem pendidikan Barat dan pondok pesantren dengan mengadakan sistem pendidikan nasional, yang bercirikan kebudayaan asli Indonesia. 

Karena sistem pendidikan nasional inilah, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda akhirnya mengeluarkan berbagai aturan demi membatasi pergerakan Taman Siswa.

Salah satunya adalah Undang-Undang Ordonasi Sekolah Liar Tahun 1932 yang melarang para guru yang terlibat politik mengajar di sekolah-sekolah. Kontribusi Taman Siswa pada masa menjelang kemerdekaan sangat besar karena sudah menyediakan pendidikan bagi rakyat Indonesia yang tidak disediakan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. 

Sumpah Pemuda

Sejak tahun 1926 sampai 1928, perjuangan para pemuda berlangsung dengan cepat. Mereka mengadakan beberapa pertemuan yang bertujuan untuk menyatukan organisasi-organisasi yang ada. Namun, upaya tersebut masih belum maksimal karena masih ada persoalan kedaerahan yang muncul. 

Hingga akhirnya kalangan muda dan kalangan tua menyadari kalau kebutuhan untuk bersatu sudah sangat mendesak. Bahkan para pelajar yang tergabung dalam PI kembali ke tanah air demi merapatkan barisan di Hindia Belanda. Selama dua tahun, para pemuda mengadakan pertemuan di Indonesische Clubgebouw secara intensif untuk meningkatkan rasa nasionalisme.

PPPI kemudian membentuk panitia untuk mengadakan rapat pemuda yang diisi dengan ceramah yang dimaksudkan untuk memperkuat rasa persatuan di antara organisasi-organisasi pemuda yang ada di Indonesia.

Pada bulan Juni 1928 terbentuklah panitia yang dipimpin oleh Soegoendo Djojopoespoto dari PPPI dengan wakil Djoko Marsaid dari Jong Java dan Mohammad Yamin dari Sumatranen Bond yang bertindak sebagai sekretaris. Hingga akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan di gedung Indonesische Clubgebouw. Kongres tersebut dihadiri sekitar 1.000 orang. 

Kongres ini kemudian menghasilkan isi keputusan demokratis yang sangat penting bagi masa depan Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda yang mengedepankan nasionalisme Indonesia. Di kongres ini pulalah bendera merah putih dugunakan sebagai bendera pusaka bangsa Indonesia dan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Suparman dikumandangkan.

Nah, Itulah pembahasan Materi Sejarah Peminatan Kelas 11 mengenai Akar Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia. Semoga bisa menjadi referensi untuk melengkapi materi pelajaran yang sedang kamu pelajari ya, Pahamifren.

Bagi kamu yang ingin mendapatkan akses materi pelajaran SMA menarik lainnya, kamu bisa mengunduh aplikasi bimbingan belajar online Pahamify. Ada ratusan materi belajar berbasis metode gamifikasi yang bisa kamu pelajari. Dijamin proses belajarmu akan semakin mudah dan menyenangkan.

Buat kamu yang lagi ngambis masuk PTN favorit, kamu juga bisa mencoba try out UTBK dari Pahamify secara gratis lho. Lihat informasi tentang try out online gratis Pahamify di sini ya.

Nah, khusus buat kamu, para pejuang PTN yang ingin masuk Universitas Indonesia, kamu bisa mempersiapkan diri lewat paket Simak UI dari Pahamify lho. Di sini, kamu akan mendapatkan akses latihan soal Simak UI yang lengkap dengan pembahasannya, yang dipandu langsung oleh para Rockstar Teacher profesional. Lihat informasinya di laman try out Simak UI ini ya.

Jangan lupa, cek juga promo menarik lainnya di laman https://pahamify.com/promo/ ini.

Penulis: Salman Hakim Darwadi

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

download-hero-image

Mobile Version

Desktop Beta Version

Kamu belum yakin? Tanya langsung disini!

© 2021 Pahamify. All rights reserved.

Script for Mobile Horizontal Scroll